Pengelolaan Arsip Kelautan

Kearsipan

     Pengertian arsip kelautan mengacu pada konsep kelautan dan kearsipan. Konsep kelautan telah ada aturan-aturan yang ditetapkan secara undang-undang, demikian juga dengan kearsipan juga telah ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian pemahaman arsip kelautan adalah suatu aktivitas untuk membantu perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan keperluan lain pada batas ruang lingkup wilayah kelautan mulai daratan (rata-rata pasang surut) sampai ke laut lepas sesuai klaim negara. Otonomi daerah adalah kebijakan pemerintah Indonesia sekarang yang merupakan manifestasi dari konsep desentralisasi pemerintahan akan mempunyai dampak dalam pengelolaan kelautan berikut juga mengenai kearsipannya sesuai lingkup daerah maupun lingkup nasional.

Sistem Penyimpanan Arsip

     Arsip sebagai bukti otentik dari suatu kegiatan atau rekaman kegiatan tertentu perlu dikelola secara berkelanjutan dengan tata cara pengelolaan yang sistematis. Setelah arsip tercipta oleh pihak tertentu maka berkas tersebut disimpan dengan menggunakan peralatan kearsipan untuk menyimpannya, supaya arsip yang disimpan terpelihara dan mudah untuk ditemukan kembali. 
    Di dalam sistem penyimpanan arsip sebuah organisasi ada beberapa model yang digunakan, yaitu model penyimpanan arsip desentralisasi, model penyimpanan arsip sentralisasi dan model penyimpanan arsip kombinasi antara desentralisasi dan sentralisasi. Untuk mengefektifkan dan menghemat biaya instansi/organisasi dapat membangun gedung Pusat Arsip yang berfungsi sebagai penyimpanan sementara arsip inaktif, sebelum arsip tersebut dimusnahkan atau disimpan permanen.

Daftar Pustaka
Amsyah, Zulkifli. (1995). Manajemen Kearsipan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Barthos, Basir. (2000). Manajemen Kearsipan: untuk Lembaga Negara, Swasta dan Perguruan Tinggi. Jakarta: Bumi Aksara.
Dahuri, Rokhmin. (2003). Keanekaragaman Hayati Laut: Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
DKP. (2005). Gema Mina Ditjen Perikanan Tangkap, Berita DKP 7 Desember 2005 10:29.
http://www.indonesia.go.id/newsDetail2.php?ind_cparentid=0&ind_nid=441&mainAct=3&listAct=3 Diakses tgl 13-04—2006
Kennedy, Jay and Cherryl Schauder. (1998). Records Management: A guide to Corporate Record Keeping. 2nd edition. Australia: Longman.
Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (penjelasan).  
http://www.ri.go.id/produk_uu/isi/pp2000/pp025-2000.html diakses tgl 13-04-2006
Pujiyati, Sri. (2001). Pembangunan Perikanan Laut di Indonesia. (Makalah Falsafah Sains – Program Pascasarjana/S3 Institut Pertanian Bogor). Posted 3 Desember 2001. [diakses 4-3-2007].
Satria, Arif dkk., (2002). Menuju Desentralisasi Kelautan. Jakarta: Pusat Kajian Agraria IPB & Governance Reform & Pustaka Cidesindo.
Schellenberg, T.R. (1956). Modern Archives: Principles and Techniques. Chicago: The University of Chicago Press.
Sulistyo_Basuki, (2003). Manajemen Arsip Dinamis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.