1. Masalah dan Kebijakan Publik
Baca juga yang lainnya ya...
Rangkuman
Dari masyarakat yang paling sederhana sampai dengan masyarakat yang paling modern sekalipun akan selalu menghadapi masalah bersama (masalah publik) yang menuntut pemecahan secara bersama melalui serangkaian tindakan yang terorganisasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat yang ada. Masalah publik mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Masalah yang mempunyai dampak terbatas terhadap satu atau beberapa orang yang terlibat secara langsung dapat dikatakan sebagai masalah pribadi (private). Administrasi Publik membahas bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan bersama mereka.
Dari masyarakat yang paling sederhana sampai dengan masyarakat yang paling modern sekalipun akan selalu menghadapi masalah bersama (masalah publik) yang menuntut pemecahan secara bersama melalui serangkaian tindakan yang terorganisasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat yang ada. Masalah publik mempunyai dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang tidak secara langsung terlibat. Masalah yang mempunyai dampak terbatas terhadap satu atau beberapa orang yang terlibat secara langsung dapat dikatakan sebagai masalah pribadi (private). Administrasi Publik membahas bagaimana orang-orang mengorganisasikan diri mereka sebagai publik secara kolektif dan dengan tugas dan kewajiban masing-masing memecahkan masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan bersama mereka.
Istilah kebijakan publik sebenarnya telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kegiatan-kegiatan akademis, seperti dalam kuliah-kuliah ilmu politik maupun ilmu administrasi negara atau administrasi publik. Banyak batasan atau definisi kebijakan publik (public policy) dalam literatur ilmu politik. Masing-masing definisi itu memberi penekanan yang berbeda-beda. Perbedaan ini timbul karena masing-masing ahli mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Sementara di sisi lain, pendekatan dan model yang digunakan para ahli pada akhirnya juga akan menentukan bagaimana kebijakan publik tersebut hendak didefinisikan. Satu definisi mengemukakan "hubungan satu unit pemerintah dengan lingkungannya" sementara lainnya mengatakan "apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan".
Untuk memecahkan masalah publik, kebijakan publik memerlukan proses yang panjang mulai dari penentuan agenda kebijakan, negosiasi dan pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan
2. Proses Pembuatan, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan
Rangkuman
Agenda kebijakan merupakan kesepakatan umum adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama, dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Setiap kebijakan harus memiliki landasan yang jelas kuat dengan menunjukkan tujuan-tujuan dan target yang hendak dicapai, cara-cara mencapai tujuan dan strategi implementasinya. Untuk itu, pengumpulan informasi menjadi sangat penting melalui teknik analisis tertentu. Suatu kebijakan dikatakan sah jika telah diputuskan secara resmi sebagai keputusan atau peraturan yang mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku
Rangkuman
Agenda kebijakan merupakan kesepakatan umum adanya suatu masalah publik yang perlu menjadi perhatian bersama, dan menuntut campur tangan pemerintah untuk memecahkannya. Setiap kebijakan harus memiliki landasan yang jelas kuat dengan menunjukkan tujuan-tujuan dan target yang hendak dicapai, cara-cara mencapai tujuan dan strategi implementasinya. Untuk itu, pengumpulan informasi menjadi sangat penting melalui teknik analisis tertentu. Suatu kebijakan dikatakan sah jika telah diputuskan secara resmi sebagai keputusan atau peraturan yang mengikat sesuai dengan hukum yang berlaku
Suatu kebijakan publik belum akan menimbulkan akibat tertentu dalam masyarakat sebelum kebijakan itu dilaksanakan. Pelaksana kebijakan melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh pembuat kebijakan. Kebijakan dilaksanakan secara kelembagaan oleh lembaga birokrasi dengan struktur dan distribusi fungsi yang jelas. Kebijakan paling tidak dilaksanakan oleh suatu lembaga pelaksana, dan banyak kasus dilaksanakan oleh lebih dari satu lembaga. Di dalam birokrasi terdapat banyak departemen yang membuat dan melaksanakan kebijakan di sektornya masing-masing. Lembaga peradilan dan aparat keamanan juga merupakan pelaksana kebijakan. Organisasi swasta (baik yang berorientasi mencari laba maupun lembaga swadaya masyarakat yang bersifat nirlaba) mempunyai peranan penting dalam proses implementasi.
Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil, yaitu membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan yang ditentukan.
Daftar Pustaka
- Anderson, James. (1979). Public Policy Making, New York: Holt Rinehart and Winston.
- Caiden, Gerald. (1982). Public Administration, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Darwin, Muhadjir. (1998). Diktat Kuliah Teori Administrasi Publik. Yogyakarta: FISIPOL-UGM.
- Dye, Thomas R. (1975). Understanding Public Policy. New York: Englewood Cliff.
- Eyestone, Robert. (1971). The Threads of Policy: A Study in Policy Leadership. Indianapolis: Bobbs-Merril.
- Harmon, Michael M. & Richard T. Mayer. (1986). Organization Theory for Public Administration, Boston: Little Brown and Company.
- Santoso, Amir. (1993). "Analisis Kebijakan Publik: Suatu Pengantar", Jurnal Ilmu Politik 3. Jakarta: Gramedia.
- Winanrno, Budi. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
Baca juga yang lainnya ya...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
komentari ya.....