DEMOKRATISASI

1. Demokrasi dan Masyarakat Madani 

Rangkuman 

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Sebuah ungkapan yang terkenal untuk menggambarkan demokrasi adalah government of people, by people; for people.

Pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang mengamalkan prinsip-prinsip demokratis di segala bidang. Pemerintah bisa bertindak demokratis jika peran kontrol yang dilakukan oleh rakyat dijalankan secara maksimal, proporsional, dan bertanggung jawab.

Pemerintahan yang demokratis dapat berjalan jika dalam suatu negara terdapat masyarakat sipil yang mendukung proses demokrasi tersebut. Masyarakat sipil dalam istilah Barat disebut civil society atau dikenal dengan istilah "masyarakat madani. Masyarakat madani adalah yang masyarakat menjamin adanya kesamaan (equality) hak di antara individu dalam bernegara dan bermasyarakat. Dalam masyarakat madani, hadir prinsip-prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individual dan kestabilan masyarakat.

2. Desentralisasi 
Rangkuman 
Desentralisasi adalah transfer kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada publik dari seseorang atau agen pemerintah pusat kepada beberapa individu atau agen lain yang lebih dekat kepada publik yang dilayani.

Para teoretisi organisasi percaya bahwa desentralisasi akan meningkatkan akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat. Sebab, desentralisasi memperjelas siapa harus melakukan apa. Dengan demikian, apabila masyarakat tidak puas dengan suatu pelayanan mereka dapat mengetahui dengan jelas unit mana sebenarnya yang bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan tersebut. Ini berarti akan memudahkan masyarakat untuk memberi saran maupun kritik tanpa harus melalui prosedur yang berbelit.

Para pakar politik juga mendukung desentralisasi karena memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi di bidang politik menjadi lebih besar. Keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan akan mendorong partisipasi dalam pelaksanaan maupun monitoring kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan adanya kebutuhan yang semakin meningkat dengan munculnya educated urban middle class di negara-negara berkembang, sebab apabila aspirasi mereka kurang dapat disalurkan maka akan mengganggu stabilitas politik.

Dalam praktik desentralisasi di negara-negara berkembang tidak ada yang bersifat murni, tetapi lebih menunjukkan percampuran dengan variasi yang berbeda-beda. Terdapat empat tipe desentralisasi, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, dan privatisasi.

Daftar Pustaka

• Anderson, Benedict, dkk. (1999). Mencari Demokrasi. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
• Bryant, Coraile and White, Louise G. (1987). Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. Jakarta: LP3ES.
• Cheema G, Shabbir and Rondinelli, Dennis A. (1988). Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries. London: Sage Publication.
• Dilinger, B. (1995). Decentralization, Politics and Public Service. Washington DC, USA: The World Bank.
• Dwiyanto, Agus, dkk. (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Pusat Studi kependudukan dan Kebijakan, Yogyakarta: UGM.
• Etzione, Eva & Halevey. (1983). Bureaucracy and democracy, London: Rouyledge & Kegan Paul.
• Huntington, Samuel P. (1995). Gelombang Demokratisasi Ketiga. Jakarta: Pustaka Grafiti.
• Koswara, E. (1997). Kebijaksanaan Desentralisasi dalam Rangka Menunjang Pembangunan Daerah. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pembangunan Administrasi dalam Pelita VII yang diselenggarakan oleh PERSADI pada tanggal 7-9 Maret 1997.
• Miftah Thoha. (2003). Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
• Mustopadidjaja, A,R. (1999). Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jakarta: LAN.
• Onny S. Prijono & A.M.W, Pranarka. (1996). Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: CSIS.
• Salam, Rahmat. (2002). System Thinking dalam Penerapan Otonomi Daerah. Dalam Majalah Forum Inovasi Capacity Building & Good Governance, Vol.3, Juni/Agustus 2002.
• Sedarmayanti. (2003). Good Governance, Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.
• Subowo, Ari. (1998). Devolusi: Napas Baru Demokratisasi Daerah (Kembali). Dalam Majalah OPINI Edisi 23 Tahun XIV/1998.
• Turner, Mark and Hulme, David. (1997). Governance. Administration and Development Making The State Work. London: Macmillan Press LTD.
• Warsito & Teguh Yuwono, ed. (2003). Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal, Semarang: Puskodak.
• Yunan Syaifullah, dkk. (1999). Membangun Masyarakat Madani. Yogyakarta: Aditya Media.
• Yuwono, Teguh (ed). (1997). Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru. Semarang: CLOGAPPS Diponegoro University.
• LAN. (2001). Menguak Peluang dan Tantangan Administrasi Publik, Bunga Rampai Wacana Administrasi Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
• (2003). Laporan Ketiga, Indonesia Rapid Decentralization Appraisal (IRDA). The Asia Foundation.