REFORMASI ADMINISTRASI

1. Gerakan Reformasi Administrasi 

Rangkuman 
Pada dasarnya gerakan reformasi administrasi disebabkan birokrasi tidak mampu merespons keinginan masyarakat. Traditional bureaucracy yang merupakan konsepsi birokrasi yang selama ini kita kenal tidak bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang sangat pesat sehingga mereka tidak mampu memenuhi tuntutan publik.

Secara terperinci dapat disebutkan 4 faktor yang mendorong reformasi administrasi di negara-negara berkembang, yaitu sebagai berikut.

1. Ketidakpuasan kepada pemerintah, yang bersumber pada terlalu besarnya organisasi pemerintah sehingga cenderung mengkonsumsi seluruh sumber daya yang ada, pemerintah terlalu campur tangan dan melakukan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh swasta dan masyarakat sendiri, pemerintah dipandang menggunakan cara-cara usang dalam menerapkan manajemen baru.
2. Munculnya teori-teori ekonomi baru.
3. Globalisasi dan perdagangan bebas.
4. Perkembangan teknologi.

Umumnya negara-negara berkembang mempunyai ciri-ciri pola dasar sistem administrasinya merupakan tiruan atau jiplakan dari sistem kolonial, kekurangan sumber daya yang berkualitas, cenderung mengutamakan atau berorientasi pada kepentingan pribadi maupun kelompok, formalisasi birokrasi, cenderung bersifat otonom, sangat lamban dan birokratis, dan adanya unsur-unsur non birokrasi dalam pengambilan keputusan.

Di negara-negara Asia Pasifik kita mengenal adanya 3 trend reformasi, yaitu weberian, demokratisasi dan privatisasi. Privatisasi mempunyai 2 bentuk, yaitu privatisasi nilai dan privatisasi material. Meskipun privatisasi dipandang sebagai salah satu alternatif dalam penyelenggaraan pemerintah, namun mempunyai sejumlah kelemahan, antara lain dapat meningkatkan biaya pelayanan, menutup kesempatan publik untuk mengontrol unit pelayanan secara langsung, adanya kecenderungan mengutamakan kepentingan bisnis daripada kepentingan sosial.

2. Konsep dan Strategi Administrasi 
Rangkuman 
Pada dasarnya reformasi menyangkut empat aspek, yaitu pertalian adanya inovasi dan transformasi, membutuhkan perubahan yang sistematik dan dalam kerangka yang luas serta perubahan tersebut harus dengan cara hati-hati dan direncanakan, tujuannya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas serta harus dapat menanggulangi perubahan-perubahan lingkungan.

Tujuan reformasi dapat diklasifikasikan dalam tujuan eksternal dan internal. Tujuan internal meliputi efisiensi administrasi, penghapusan penyakit administrasi, penggalakan merit sistem. Sedangkan tujuan eksternal meliputi menyesuaikan sistem administrasi terhadap meningkatnya keluhan masyarakat, mengubah pembagian pekerjaan antara sistem administrasi dan sistem politik serta mengubah hubungan antara sistem administrasi dengan masyarakat.

Dalam melaksanakan reformasi pada umumnya diterapkan berbagai strategi, yaitu global reform, Island of excellence, desentralisasi, public service reform, strategi fiskal, strategi struktural, strategi, program dan strategi budaya.

3. Model Perbaikan 
Rangkuman 
NPM merupakan model yang dikembangkan dalam upaya memperbaiki kinerja birokrasi yang dirasakan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang diinginkan. Dalam rangka mendukung model ini maka hendaknya ditopang oleh birokrasi dengan ciri-ciri berorientasi pada konsumen, desentralisasi manajemen personel, dan sumber daya, fleksibel dalam manajemen keuangan, performance terukur, perbandingan biaya dan prestasi terukur, adanya investasi pada pengembangan kualitas personel dan teknologi, serta tanggap terhadap kompetisi pasar. NPM memperkenalkan empat model, yaitu the efficiency drive, downsizing and decentralization, in search of excellence, dan public service orientation.

Penerapan NPM dalam manajemen pemerintahan pada akhirnya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik adalah segala sesuatu bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah dalam bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik terdapat beberapa strategi yang perlu dikembangkan, yaitu self-esteem, exceed expectation, recovery, vision, improve, care, empower, strategi inti, strategi konsekuensi, strategi pelanggan, strategi pengendalian, dan strategi budaya.

Daftar Pustaka

• Caiden E.Gerald (ed). (1982). Strategies for Administrative Reform. Toronto: Lexington Books.
• (1991). Administrative Reform Comes of Age. Berlin. New York: Walter de Gryter.
• Cooper J, Phillip. (ed). (1998). Public Administration For The Twenty First Century. USA: Harcourt Brace College Publishers.
• Chandarasorn, Voradej. (1994). Changes and Trends in Public Administration in Thailand: Privatization. Dalam Asian Review of Public Administration. Volume VI/1994.
• Dwiyanto, Agus. (1993). Kemitraan Pemerintah Swasta: Strategi Reformasi Administrasi Negara. Dalam Seminar Reformasi Administrasi Negara. Yogyakarta: FISIPOL UGM.
• (2002). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM.
• (2003). Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan UGM.
• Ferlie, dkk. (1996). The New Public Management in Action. New York: Oxford University Press.
• Gaspersz, Vincent. (2002). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia.
• Gupta, Sen. (1999). Health, Education and Government in Bangladesh Public Services: New Approach. Liberal Times, FNS.
• Hughes E, Owen. (1994). Public Management and Administration an Introduction, USA: St. Martin's Press.
• J.P.G Sianipar. (1999). Manajemen Pelayanan Publik. Jakarta: LAN.
• Kartasasmita, Ginanjar. (1997). Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia. Jakarta: LP3ES.
• Kiggundu N, Moses. (1993). Managing Organizations in Developing Countries An Operational and Strategis Approach. USA: Kumarian Press.
• Mufiz, Ali. (2003). Reformasi Pemerintahan antara Harapan dan Kenyataan. Dalam 5 Tahun Reformasi Indonesia. Semarang: Pengurus Daerah Persatuan Purnawirawan POLRI.
• Plastrik dan Osborne. (1997). Memangkas Birokrasi: Lima Strategi menuju Pemerintahan Wirausaha. (Terj). Jakarta: PPM.
• Putra, Fadillah dan Arif, Saiful. (2001). Kapitalisme Birokrasi Kritik Reinventing Government Osborne-Gabbler. Yogyakarta: LKIS.
• Rana, Anoop SJB. (1999). The Sky Limit Public Services: New Approach. Liberal Times, FNS.
• Rohdewohhld, Rainer. (1995). Public Administration in Indonesia. Australia: Montech PTY LTD.
• Sugiyanti. (1999). Strategi Pelayanan Prima. Jakarta: Bahan Diklat SPAMA, LAN.
• Setiyono, Budi. (2003). Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi. Semarang: Puskodak UNDIP.
• Thoha,Miftah dan Darma, Agus. (1999). Menyoal Birokrasi Publik. Jakarta: Balai Pustaka.
• Warsito Utomo. (2003). Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris seputar Isu-su Kontemporer dalam Administrasi Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
• Wibawa, Samodra dan Purbokusumo, Yuyun. (1999). Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi, Jurnal Administrasi Publik No 5/1999.
• Zauhar, Susilo. (1996). Reformasi Administrasi Konsep Dimensi dan Strategi. Jakarta: Bumi Aksara.
• Zhijian, Zhang (Ed). (1992). Administrative Reform Toward Promoting Productivity In Bureaucratic Performance. Philippines: Eropa Secretariat General.

Baca juga yang lainnya ya.
Terima Kasih...